Mendes PDT Tegaskan Desa sebagai Subjek Pembangunan, ISCN Sampaikan Analisis SDGs Desa

Jakarta, 27 November 2025 — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Yandri Susanto, menegaskan bahwa desa kini harus diposisikan sebagai subjek dalam pembangunan nasional. Pernyataan ini disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) “Implementasi SDGs Desa dalam Konteks Asta Cita ke-6 Presiden dan Wakil Presiden 2024–2029” yang digelar di Jakarta Selatan.

Mendes Yandri menjelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan ke depan tidak lagi menempatkan desa sebagai objek pasif, melainkan sebagai aktor utama dalam upaya pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. “Jadi sekarang desa bukan hanya menjadi objek pembangunan, tapi sebagai subjek pembangunan nasional,” ujarnya.

ISCN turut berpartisipasi dalam FGD tersebut. Presiden Indonesia SDGs Center Network (ISCN), Bayu Arie Fianto, Ph.D., hadir sebagai pembicara pada sesi diskusi tematik tentang “Analisis Implementasi SDGs”. Ia memaparkan bahwa ISCN merupakan jejaring nasional yang menaungi 74 pusat studi SDGs di 25 provinsi, dengan peran aktif dalam riset, pendampingan desa, dan pengembangan kapasitas lokal untuk mendukung implementasi SDGs di tingkat desa.

Pak Bayu menguraikan sejumlah tantangan yang masih dihadapi desa, mulai dari koordinasi antar tingkat pemerintahan, tata kelola, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, hingga persoalan kualitas data desa yang belum konsisten. Tantangan-tantangan tersebut menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan program SDGs Desa di berbagai wilayah.

Sebagai bagian dari kontribusinya, ISCN mengusulkan beberapa program kolaboratif yang dapat dijalankan bersama Kemendes PDT dan pemangku kepentingan lainnya. Program tersebut berfokus pada penguatan tata kelola, perbaikan data desa, peningkatan kapasitas SDM, dan pengembangan ekonomi lokal berbasis keberlanjutan.

FGD ini dihadiri pejabat Kemendes PDT, akademisi, dan perwakilan jejaring ISCN dari berbagai pusat studi. Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan lembaga akademik dalam mewujudkan pembangunan desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan.